Washington – Amerika Serikat memutuskan untuk memberikan sanksi terhadap empat pemimpin tingkat tinggi kelompok militan Houthi di Yaman, dengan tuduhan bahwa mereka membantu dalam serangan-serangan baru-baru ini oleh milisi tersebut terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah, pada Kamis (25/1)
Sanksi-sanksi itu diberlakukan oleh AS bersama Inggris, sebagaimana disebutkan dalam sebuah pernyataan pers dari Departemen Keuangan AS.
Mereka yang menjadi target sanksi termasuk “menteri pertahanan” Houthi, “komandan” pasukan maritim Houthi, “kepala pasukan pertahanan pesisir” Houthi, dan “direktur pengadaan” untuk pasukan Houthi, sesuai pernyataan tersebut.
Serangan Houthi “terhadap kapal-kapal dagang dan awak sipil mereka yang secara sah melakukan transit di Laut Merah dan Teluk Aden menjadi ancaman yang mengganggu rantai pasokan internasional dan kebebasan pelayaran, yang sangat penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran global,” kata Brian Nelson, Wakil Sekretaris Departemen Keuangan AS untuk Intelijen Keuangan dan Terorisme.
Pada 17 Januari, AS mengembalikan status Houthi sebagai organisasi teroris yang disebut “Specially Designated Global Terrorist (SDGT)”.
Keputusan ini membatalkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Joe Biden pada awal masa jabatannya pada Februari 2021 untuk mencabut penetapan tersebut, mengingat situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Yaman saat itu.
Sejak 12 Januari, AS telah melancarkan serangan terhadap berbagai target di wilayah-wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman. Inggris secara langsung turut serta dalam beberapa serangan tersebut, sementara sekutu-sekutu lainnya memberikan dukungan.
Serangan-serangan ini menandai eskalasi ketegangan antara pihak AS dan kelompok Houthi, yang telah lama terlibat dalam konflik di Yaman. Pemberlakuan kembali status teroris terhadap Houthi menjadi langkah kontroversial, mengingat keadaan kemanusiaan yang sulit di Yaman.
Pihak AS dan Inggris bersikeras bahwa sanksi ini bertujuan untuk merespons ancaman konkret yang dihadapi kapal dagang dan awaknya di perairan regional tersebut. Namun, langkah-langkah ini telah menimbulkan keprihatinan internasional terkait dampaknya pada situasi kemanusiaan yang sudah rapuh di Yaman.
Sementara itu, Houthi menanggapi dengan keras, menyatakan bahwa sanksi tersebut merupakan tindakan agresif yang mencerminkan upaya untuk mempengaruhi dinamika konflik di wilayah tersebut. Mereka juga mengancam akan membalas setiap tindakan yang diambil terhadap mereka.
Dalam konteks ini, masyarakat internasional terus memantau perkembangan situasi di Yaman dengan kekhawatiran akan potensi dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat dan stabilitas regional. Konflik yang berlarut-larut di negara tersebut telah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan jutaan warga sipil terdampak oleh kekurangan pangan dan layanan kesehatan.
