Oleh: Ahmad Haikal Abdurrahman (Profesional, tinggal di Oman)
Kabaryaman.com – Ketika isu kemerdekaan Papua kembali muncul dalam ruang publik, perlu ditinjau ulang secara objektif: benarkah Papua masih terabaikan? Atau justru telah menjadi prioritas nasional dalam pembangunan dan investasi sumber daya manusia?
Dalam dua dekade terakhir, Papua telah menjadi fokus khusus pemerintah Indonesia, baik dari sisi kebijakan maupun pembiayaan. Pemerintah tidak hanya mengucurkan dana besar, tetapi juga membuka ruang partisipasi politik dan pembangunan yang luas bagi masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Maka, tuntutan kemerdekaan hari ini sejatinya tidak lagi relevan secara politik, ekonomi, maupun konstitusional.
Dana dan Perhatian yang Nyata
Fakta pertama yang perlu diakui adalah besarnya alokasi anggaran untuk Papua. Sejak diberlakukannya Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2001, Papua telah menerima lebih dari Rp138 triliun dana Otsus (hingga 2021). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada periode 2002–2023, total dana yang digelontorkan untuk Papua dan Papua Barat (sekarang dibagi menjadi empat provinsi) mencapai lebih dari Rp1.000 triliun, termasuk dana transfer ke daerah dan belanja kementerian/lembaga.
Pemerintah juga telah merevisi Undang-Undang Otsus Papua melalui UU No. 2 Tahun 2021, yang memperpanjang dan memperkuat mekanisme pendanaan serta memperbesar kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan.
Infrastruktur dan Konektivitas
Presiden, menteri, dan para pejabat pemerintah Pusat telah berulang kali mengunjungi Papua, bahkan hingga ke pelosok. Bahkan dalam sepuluh tahun terakhir. pembangunan infrastruktur di Papua melonjak drastis. Contoh paling nyata adalah proyek Trans Papua yang membentang sepanjang 3.462 kilometer, menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi.
Selain itu, Bandara Mopah di Merauke, Bandara Domine Eduard Osok di Sorong, serta pelabuhan-pelabuhan baru telah dibangun atau ditingkatkan. Infrastruktur ini membuka peluang baru dalam ekonomi, logistik, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
SDM dan Afirmasi Pendidikan
Pembangunan Papua bukan hanya urusan jalan dan jembatan. Pemerintah pusat dan daerah juga memperkuat SDM Papua melalui berbagai program afirmasi, seperti beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) yang telah mengirim ribuan mahasiswa Papua ke berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Contohnya, menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih dari 10.000 mahasiswa Papua dan Papua Barat telah dibiayai melalui program ADik sejak 2012. Ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun generasi muda Papua yang berkualitas dan berdaya saing.
Partisipasi Politik Orang Asli Papua
Isu bahwa Papua tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan juga tidak akurat. Sejak era Otsus, banyak tokoh Papua yang menduduki posisi strategis, baik di pemerintahan daerah maupun pusat. Misalnya, Yohana Yembise pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di tingkat lokal, kuota 25% DPRD diisi oleh OAP melalui mekanisme pengangkatan, sesuai amanat UU Otsus.
Belum lagi peran Dewan Adat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan tokoh-tokoh agama yang dilibatkan secara resmi dalam pengambilan kebijakan publik.
NKRI adalah Rumah Bersama
Tuntutan sebagian kelompok separatis untuk merdeka—baik melalui diplomasi luar negeri maupun aksi kekerasan—tidak mewakili mayoritas suara rakyat Papua. Berdasarkan survei Litbang Kompas (2020), lebih dari 70% masyarakat Papua menyatakan tetap ingin menjadi bagian dari Indonesia, selama pembangunan dan kesejahteraan terus ditingkatkan.
Selain itu, sejarah dan hukum internasional juga telah menyelesaikan status Papua melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, yang secara sah diakui oleh PBB. Wacana kemerdekaan hari ini justru membuka celah campur tangan asing, dan berpotensi menciptakan instabilitas di kawasan yang kini sedang bertumbuh.
Karenanya Papua tidak butuh merdeka. Yang dibutuhkan adalah konsistensi dalam pembangunan, pemerataan kesempatan, serta dialog yang terus-menerus dan terbuka. Negara telah hadir — dan terus berbenah — di Bumi Cenderawasih. Maka, daripada menuntut kemerdekaan yang penuh risiko dan ketidakpastian, lebih bijak bila kita melangkah bersama, memperkuat jembatan keadilan sosial dan ekonomi dalam bingkai NKRI.
Papua adalah Indonesia. Dan Indonesia adalah Papua.
